Lampungcawa, Bandarlampung – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mendorong Pemprov Lampung mempertimbangkan kepemilikan kapal penyeberangan sendiri yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurut politisi PKB ini, langkah tersebut akan mengoptimalkan potensi Lampung sebagai salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia, yakni Bakauheni–Merak, sekaligus menjadi upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah tanpa membebani masyarakat.
“Lampung punya ikon Bakauheni. Kalau kita memiliki kapal sendiri, manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan daerah,” ujar Munir, Jumat (14/08/2025).
Munir menyoroti rendahnya kontribusi sektor pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data 2024, total retribusi pelabuhan yang masuk ke kas daerah hanya Rp78 juta, angka yang dinilai terlalu kecil dibanding peran Bakauheni sebagai gerbang utama transportasi laut Sumatera–Jawa.
“Kecilnya PAD karena pelabuhan merupakan domain ASDP. Maka yang paling tepat adalah ikut terlibat dalam bisnis kapal penyeberangan. Ini konkret dan sangat menguntungkan,” kata Munir yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Lampung.
Ia optimistis wacana ini dapat direalisasikan di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur dr. Jihan Nurlela.
“Yai Mirza–Ning Jihan pemimpin muda yang progresif dan inovatif. Kalau ini diwujudkan, akan menjadi legacy yang terkenang sepanjang masa. Bayangkan, dalam lima tahun kepemimpinan, kita bisa memiliki lima kapal,” ujarnya.
Untuk tahap awal, Munir mengusulkan pembelian kapal dilakukan dengan skema uang muka (down payment/DP) melalui kerja sama dengan Bank Lampung, sementara sisanya dilunasi lewat kredit jangka menengah.
“Saya kira tidak banyak, hanya butuh DP sekitar Rp40 miliar dari harga kapal sekitar Rp200 miliar. Penyertaan modal untuk BUMD yang bisnisnya belum jelas saja berani, apalagi ini yang sudah pasti menguntungkan,” tambahnya.
Munir menegaskan, kepemilikan kapal milik daerah akan membuka peluang besar meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dalam layanan penyeberangan.
“Ini bukan sekadar mimpi, tetapi langkah strategis memperkuat perekonomian daerah dalam jangka panjang,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, dapat mendukung wacana ini agar masuk dalam perencanaan dan penganggaran tahun depan.
“Kalau kita berani melangkah, Lampung bisa menjadi pemain utama di jalur Bakauheni–Merak, bukan hanya penonton,” tegas Munir.
Sebelumnya, Pemprov Lampung bersama PT Damai Lautan Nusantara telah mengoperasikan Kapal Dalom Lintas Berjaya di rute Bakauheni–Merak, yang dikelola oleh BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU). Namun, menurut Munir, kontribusi kapal tersebut terhadap PAD masih minim.
“Berdasarkan RDP Komisi IV DPRD Lampung bersama PT LJU, pembagian hasil operasi Kapal Dalom hanya 5 persen atau sekitar Rp3,7 miliar per tahun untuk Pemprov. Angka ini jelas kecil, sehingga memiliki kapal sendiri akan jauh lebih menguntungkan,” pungkasnya. (red)
