Lampungcawa, Bandarlampung- Badan Anggaran (Banang) DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai instrumen pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Banang, Fatikhatul Khoiriyah, dalam laporan hasil pembahasan pada sidang paripurna, Selasa (19/8/2025).
Laporan menunjukkan pendapatan daerah mengalami kenaikan menjadi Rp7,71 triliun atau bertambah Rp160 miliar dari rancangan awal. Belanja daerah juga ditetapkan sebesar Rp7,78 triliun dengan peningkatan yang sama. Selisih antara pendapatan dan belanja senilai Rp69,89 miliar akan ditutup melalui pembiayaan daerah untuk menjaga keseimbangan APBD.
Fatikhatul Khoiriyah menguraikan tujuh program unggulan yang menjadi prioritas pembangunan: Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadikan Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional, pengembangan energi terbarukan, optimalisasi ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, stabilisasi harga pangan lokal, pemerataan akses dan mutu pendidikan, serta peningkatan kualitas jalan provinsi dan desa.
“Meski efisiensi diterapkan di hampir seluruh OPD, namun tetap difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ungkap Khoir, sapaan akrab Fatikhatul Khoiriyah.
Tambahan anggaran dialokasikan untuk sektor-sektor strategis meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, Satpol PP, dan pelayanan administrasi publik. DPRD memberikan rekomendasi khusus untuk memperkuat monitoring, meningkatkan sinergi antar-OPD, serta mendorong pemanfaatan sumber pendanaan alternatif di luar APBD.
Banang menekankan tiga kesimpulan utama: efisiensi harus diiringi kinerja optimal, realokasi anggaran diarahkan pada pembangunan fisik yang konkret, serta penguatan mekanisme evaluasi dan akuntabilitas.
“Setiap program harus sampai kepada rakyat. Jalan harus berkualitas, pangan terjangkau, layanan publik lebih mudah diakses, dan pembangunan harus berkeadilan,” tegas Ketua Fraksi PKB tersebut. (Red)
