Terendus kabar, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung melakukan praktik bagi-bagi “uang pengamanan” kepada sejumlah oknum organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga wartawan.
Menurut informasi yang beredar, bahwa modus tersebut sudah berjalan lama selama dibawah kepemimpinan Thomas Edwin. Alih-alih mengamankan, Dinas Perkim Cipta Karya Prov. Lampung malah membagi-bagikan sejumlah proyek dan uang yang angkanya bervariatif, tergantung eksistensi kritisnya dilapangan.
Praktik itu disebut-sebut sebagai “jatah pengamanan” agar Dinas PKPCK Lampung terhindar dari kritik, laporan negatif, atau isu miring terkait kebobrokan kinerja Kadis Perkim yang sudah berjalan 5 tahun tanpa prestasi.
“Tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya, kalau tahun kemarin pengamanannya banyak yang dapat proyek, kalau tahun ini Thomas Edwin cuma dapat jatah pengelolaan anggaran 4Milyar, itu yang dibagi ke kawan-kawan, makanya jatah tahun ini uang” kata seorang sumber yang enggan disebutkan namanya. Sabtu (13/9/2025).
Selain itu, Berdasarkan informasi yang beredar, bahwa ada nama orang luar yang mengatur proyek di Dinas PKPCK Lampung, sehingga Thomas Edwin tidak ada fungsinya selaku Kepala Dinas karena tidak ada keleluasaan dalam pengelolaan sejumlah proyek ditempatnya.
“Iya, kasihan tuh Thomas hanya jadi boneka, cuma jadi kacung elit, proyek disana sudah ada yang ngatur, infonya orang “ayah”, pueeeh jijik ,” Ujar salah satu rekanan dengan nada sumpah serapah.
Dilain Kesempatan, Ketua Front Aksi Anti Gratifikasi (Fagas) Lampung, Fadli Khoms menyayangkan Informasi yang beredar.
Menurut Ketua Fagas, informasi ni menjadi tamparan keras bagi Aparat Penegak Hukum karena perbuatan tersebut secara telanjang terjadi di Dinas PKPCK Lampung, kalau ini tidak diusut dan sengaja dibiarkan berarti masyarakat berhak menyimpulkan bahwa bukan hanya ormas, LSM, Media saja yang dibungkam, melainkan, juga menyasar ke APH.
Terkait oknum yang mengatur proyek di Dinas Perkim Cipta Karya Lampung, Fagas mengungkapkan bahwa, keterkaitan orang luar tersebut harus clear siapa dalang dibelakangnya, jangan sampai merusak nama baik Gubernur Mirza yang tiap hari bersusah payah membangun citra positif agar kepemimpinannya terlihat bersih, namun dirusak begitu saja oleh oknum.
Juga orang yang membagi-bagikan uang pengamanan, Fagas juga mendorong APH agar periksa orang tersebut, agar semuanya terang dari mana datangnya sumber uang tersebut, dibagikan ke siapa saja dan peruntukan untuk apa.
“Saya juga dapat kabar, bahwa orang luar yang berkuasa membagi proyek di Perkim itu dibelakangnya ada orang elit Lampung, hanya orang bodoh yang gak bisa mentrackingnya”, Ujar Fadli.
Fadli mengingatkan, bahwa proyek yang ada di Dinas PKPCK Lampung itu adalah uang rakyat yang seharusnya dikelola secara baik dan transparan, jangan sampai karena permasalahan ini masyarakat Lampung marah dan menghujat iyay Mirza cuma gegara anak buahnya tidak becus bekerja.
“Ingat ya, ditengah keterpurukan ekonomi masyarakat, jangan ada keseolah-olahan Dinas PKPCK Lampung membagi-bagikan uang rakyat dengan dalih pengamanan hanya agar masyarakat bungkam, Camkan Itu”, Tutup Fadli.
