Lampungcawa, Bandarlampung – Dugaan skandal korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran semakin menguat setelah Ketua Serikat Masyarakat Lampung Anti Korupsi (SIMULASI), Agung Irawansyah, membeberkan temuan lengkap terkait penyimpangan pada 16 paket proyek DAK Pendidikan 2023. Dalam tatap muka tegas di kantornya di Way Halim, Agung menyebut persoalan ini bukan lagi sekadar pelanggaran teknis, tetapi indikasi kejahatan anggaran yang sistematis dan terencana.(25/11/25)
Agung mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik dan penelusuran dokumen, pihaknya menduga 16 paket proyek pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan di Pesawaran sarat permainan, termasuk pengondisian pemenang, penggunaan perusahaan pinjaman, serta dugaan mark up anggaran. Ia menegaskan bahwa pola penyimpangan yang terjadi menunjukkan kendali dari internal dinas. “Ini bukan salah satu dua proyek. Ini skema. Semua paket punya jejak masalah,” ujarnya.
Paket-paket yang dipertanyakan SIMULASI mencakup pembangunan laboratorium komputer dan meubelair di SDN 4 Kedondong, SDN 16 Waylima, SDN 7 Waylima, SDN 5 Negeri Katon, SDN 25 Kedondong, SDN 33 Waylima, hingga proyek paling mencolok di SDN 34 Gedong Tata’an dengan nilai lebih dari Rp 213 juta. Untuk proyek SDN 34 Gedong Tata’an, Agung menyebut temuan lapangan sangat mengejutkan karena bangunan laboratorium yang tercantum dalam dokumen pengadaan tidak ditemukan di lokasi, sehingga diduga sebagai proyek fiktif.
Selain itu, proyek ruang praktik di SKB Gedong Tata’an senilai Rp 386 juta, rehab Lab IPA SMPN 15, rehab Lab Komputer SMPN 6, rehab ruang kelas dan perpustakaan di sejumlah sekolah seperti SDN 26 Gedong Tata’an, SDN 29 Waylima, SMPN 21, SMPN 23, SMPN 6, SMPN 13, dan SMPN 6 Pesawaran, semuanya masuk dalam daftar temuan SIMULASI. Agung menilai konsistensi masalah dalam seluruh paket menunjukkan adanya pola dan kendali tunggal yang patut didalami aparat penegak hukum.
Agung juga menyoroti proyek Pengadaan Laptop Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 5 miliar yang menurutnya dipenuhi indikasi mark up harga dan pungutan liar. Laptop merek Libera yang dibagikan ke sekolah-sekolah disebut dihargai kurang lebih Rp 25 juta per unit, nilai yang dianggap tidak wajar jauh di atas harga pasar. Tak hanya itu, SIMULASI menerima laporan pungutan Rp 500 ribu per unit yang dikumpulkan melalui koordinator kecamatan UPT. “Kalau ini benar, maka pola penyimpangan di DAK 2023 berlanjut di pengadaan 2025. Ini penyakit menahun yang merusak dunia pendidikan,” kata Agung.
SIMULASI resmi meminta Dinas Pendidikan Pesawaran membuka seluruh dokumen pengadaan, mulai dari RUP, HPS, dokumen lelang, hingga berita acara pemeriksaan dan serah terima barang. Agung menegaskan bahwa jika tidak ada respon sesuai ketentuan UU Keterbukaan Informasi, pihaknya akan membawa temuan ini ke Kejaksaan, Polda, bahkan KPK. Menurutnya, dunia pendidikan Pesawaran tidak boleh dibiarkan menjadi arena bancakan anggaran oleh oknum yang mencari keuntungan.
“Uang pendidikan itu untuk anak-anak, bukan untuk menggemukkan pejabat. Kalau ada yang bermain, kami kejar. Tidak ada yang kebal,” tegas Agung menutup pernyataannya.
