LAMPUNG – LSM Simulasi Provinsi Lampung melaporkan dugaan praktik korupsi dalam realisasi anggaran, yakni pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 serta dugaan korupsi pada pengadaan perlengkapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau laptop Tahun Anggaran 2025.
Agung Irwansyah, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Simulasi Provinsi Lampung, menegaskan bahwa laporan tersebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum. Namun, untuk mendesak proses hukum berjalan cepat, organisasinya akan menggelar aksi unjuk rasa.
“Kami akan jadwalkan satu minggu mendatang untuk aksi unjuk rasa sebagai bentuk dorongan moral kepada aparat penegak hukum agar segera memproses pelaporan kami,” tegas Agung dalam pernyataannya, Rabu.
Agung menjelaskan, pengawasan yang dilakukan oleh LSM Simulasi menemukan sejumlah indikasi penyimpangan dalam dua kegiatan anggaran tersebut. Meski laporan telah resmi disampaikan, pihaknya menilai perlu adanya tekanan publik agar kasus ini tidak ditangguhkan atau diabaikan.
Aksi unjuk rasa yang direncanakan, menurut Agung, merupakan bentuk kepedulian masyarakat dan kontrol sosial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di Provinsi Lampung.
“Masyarakat menuntut keadilan dan kejelasan. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Kami tidak ingin dana rakyat diselewengkan untuk kepentingan segelintir orang,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari institusi penegak hukum maupun pihak-pihak yang diduga terlibat terkait laporan yang dibuat oleh LSM Simulasi tersebut.
