BANDAR LAMPUNG – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIMULASI terkait alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang dinilai mencurigakan. Ketua LSM SIMULASI, Agung Irawansyah, mempertanyakan kewajaran sejumlah pos belanja yang totalnya mencapai lebih dari Rp 21 miliar.
“Kami menemukan indikasi pemborosan dan potensi penggelembungan anggaran di Diskominfotik Lampung. Ada pos-pos yang nilainya tidak masuk akal dan terkesan dipecah-pecah untuk menghindari pengawasan,” tegas Agung saat ditemui di Bandar Lampung, Kamis (5/12/2025).
Agung mencontohkan, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan yang muncul dalam tiga pos berbeda dengan total nilai fantastis mencapai Rp 11,8 miliar lebih. Pos pertama saja sudah mencapai Rp 11,5 miliar, disusul pos kedua Rp 229,6 juta, dan pos ketiga Rp 82,7 juta.
“Untuk apa dinas ini membutuhkan anggaran iklan dan pemotretan sebesar itu? Kenapa dipecah dalam tiga kegiatan berbeda? Ini sangat mencurigakan dan patut diduga ada upaya mengaburkan penggunaan anggaran,” tuding Agung.
Yang tak kalah mengejutkan, menurut Agung, adalah pos Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan yang mencapai Rp 8,8 miliar. “Ini angka yang luar biasa besar hanya untuk berlangganan internet dan TV kabel. Kami menduga kuat ada penggelembungan atau bahkan penyalahgunaan pos anggaran,” ungkap Agung.
LSM SIMULASI juga mempersoalkan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak yang muncul dalam dua pos terpisah, yakni Rp 175,5 juta dan Rp 50,3 juta. “Total Rp 225 juta lebih untuk bahan cetak. Mencetak apa sampai semahal itu? Jangan-jangan ini modus markup harga,” desak Agung.
Pemecahan anggaran seperti ini, menurut Agung, berpotensi menghindari mekanisme pengawasan yang lebih ketat. “Kalau dijumlahkan besar dan mencolok, tapi kalau dipecah-pecah terlihat wajar. Padahal ini taktik lama untuk mengemplang uang rakyat,” jelasnya dengan nada keras.
Agung juga mempertanyakan pos Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang yang mencapai Rp 222,1 juta. “Berapa banyak kendaraan dinas yang dipelihara sampai anggarannya ratusan juta? Atau jangan-jangan ini kedok untuk mengalirkan dana ke rekanan tertentu,” tegas Agung.
Belanja Lembur senilai Rp 60,4 juta dan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp 57,3 juta juga tidak luput dari sorotan. “Pegawai lembur untuk mengerjakan apa sampai butuh anggaran puluhan juta? Rapat apa yang harus sewa gedung semahal itu? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” desak Agung.
Total sembilan pos belanja yang disoroti LSM SIMULASI mencapai lebih dari Rp 21 miliar.Agung menegaskan, pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi kepada Kepala Diskominfotik Lampung, DPRD Lampung, dan Inspektorat Provinsi Lampung untuk meminta klarifikasi dan audit mendalam.
“Kami tidak akan diam melihat potensi penyelewengan anggaran rakyat. Jika tidak ada penjelasan yang memuaskan, kami akan melaporkan temuan ini ke KPK dan Kejaksaan,” ancam Agung.
“Uang APBD Lampung itu uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat yang bisa dihamburkan sesuka hati. Kami akan terus mengawal penggunaan anggaran ini sampai tuntas,” pungkas Agung dengan tegas.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung belum dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan atas sorotan LSM SIMULASI.
