Mesuji — Klaim “telah berdamai” yang disampaikan Pemerintah Desa Agung Mulya, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, terkait insiden adu argumen antara Kepala Desa dan seorang warga, kini menuai sorotan tajam. Warga menilai persoalan tersebut tidak sesederhana konflik personal, melainkan menyentuh substansi yang lebih serius: sikap antikritik pemimpin desa serta akuntabilitas pengelolaan Dana Desa selama bertahun-tahun.
Sekretaris Desa Agung Mulya sebelumnya menyatakan kepada media bahwa insiden tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak telah saling memaafkan. Namun, pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat yang menilai bahwa esensi persoalan belum dijawab secara terbuka.
Warga menyebut kritik yang disampaikan bukanlah serangan pribadi, melainkan bentuk kontrol sosial atas kondisi infrastruktur desa, khususnya jalan rusak, serta transparansi penggunaan Dana Desa selama Kepala Desa menjabat dua periode atau sekitar enam tahun terakhir.
“Kalau dibilang damai secara pribadi, mungkin iya. Tapi substansi kritik kami tidak dijawab. Jalan desa rusak, anggaran besar, tapi hasilnya dipertanyakan. Ini kepentingan publik,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan semakin tajam ketika diketahui istri Kepala Desa, Melur Oktari, yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Mesuji dari Fraksi PDI Perjuangan, turut terlibat dalam adu emosi dengan warga. Warga mempertanyakan etika dan batas kewenangan pejabat publik, mengingat yang bersangkutan bukan bagian dari struktur pemerintahan desa, namun memiliki posisi strategis di lembaga legislatif kabupaten.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan ruang demokrasi di tingkat desa: apakah kritik warga benar-benar ditanggapi secara institusional, atau justru dibungkam dengan klaim perdamaian sepihak?
Dana Desa Rp1,45 Miliar Lebih, Infrastruktur Tetap Disoal
Berdasarkan data yang dihimpun dari sumber resmi Dana Desa, Desa Agung Mulya tercatat menerima dan mengalokasikan anggaran untuk berbagai kegiatan sejak tahun 2021 hingga 2025 dengan total nilai sekitar Rp1.453.991.000 .
Rincian anggaran tersebut antara lain:
Tahun 2021
Pembangunan dan peningkatan prasarana jalan desa: Rp204.150.000
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan: Rp80.239.000
Tahun 2022
Anggaran keadaan mendesak: Rp288.000.000
Tahun 2023
Pembangunan saluran irigasi tersier/sederhana: Rp82.875.700
Pemeliharaan prasarana jalan desa: Rp207.804.300
Pengembangan sistem informasi desa: Rp56.905.000
Tahun 2024
Pembangunan dan peningkatan prasarana jalan desa: Rp258.130.000
Pengerasan jalan usaha tani: Rp53.504.000
Tahun 2025
Empat paket pembangunan dan peningkatan prasarana jalan desa dengan total Rp262.383.000
Besarnya alokasi anggaran, khususnya yang berulang kali difokuskan pada sektor jalan desa, membuat warga mempertanyakan kondisi infrastruktur yang dinilai belum sebanding dengan dana yang digelontorkan.
Masyarakat kini mendorong aparat penegak hukum serta lembaga pengawas untuk melakukan audit dan pengecekan menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa, terutama sejak tahun 2021 hingga 2025, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dan seluruh anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Warga menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan merupakan bagian dari partisipasi publik yang dijamin undang-undang, bukan upaya menjatuhkan pemerintah desa maupun pejabat tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Mesuji dan pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut, termasuk dugaan sikap antikritik pejabat desa dan keterlibatan anggota DPRD dalam konflik dengan warga.
Media ini akan terus berupaya meminta klarifikasi dari Kepala Desa Agung Mulya, Pemerintah Kabupaten Mesuji, serta pimpinan DPRD demi memenuhi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik.
