Lampungcawa, Bandarlampung- Gabungan organisasi masyarakat sipil penggiat anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Lampung menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Rabu, (16/07/2025)
Aksi tersebut mengusut Dugaan KKN di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung yang dinilai tidak transparan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan sarat dengan pengondisian.
Dalam pernyataannya, Koordinator Koalisi, Andre Saputra mengatakan dugaan korupsi dalam sejumlah proyek jalan dan jembatan yang dibiayai oleh uang negara. Bahkan mereka menilai kontrak proyek bernilai fantastis yang dikerjakan oleh sejumlah perusahaan sarat dengan KKN.
Andre menegaskan bahwa nilai proyek-proyek tersebut mencapai ratusan miliar rupiah, namun pelaksanaannya dinilai jauh dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
“Sudah saatnya APH turun tangan, ini bukan isu kecil. Ini soal uang rakyat!” ujar Andre dalam Orasinya.
Kemudian, Andre juga mendesak Kejati membuka penyelidikan menyeluruh terhadap setiap proyek bermasalah, termasuk kemungkinan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses lelang dan pengerjaan di Satker Wilayah I BPJN Prov. Lampung.
Koalisi ini akan selalu fokus mengawal dan mengawasi selurih aktifitas di Satker Wilayah I BPJN Lampung sebagai simbol perlawanan terhadap praktik busuk dalam proyek infrastruktur.
“Aksi ini bukan hanya sebuah unjuk rasa, tetapi gerakan moral untuk membela hak rakyat dan menuntut keadilan. Koalisi menyerukan kepada masyarakat Lampung untuk turut mengawasi dan tidak tinggal diam atas dugaan penyimpangan proyek-proyek besar yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan daerah khususnya di Satker Wilayah I BPJN Lampung” Tutup Andre. (Red)
