BANDAR LAMPUNG, 5 Maret 2026 – Serikat Masyarakat Lampung Anti Korupsi (LSM SIMULASI) merilis temuan mengejutkan terkait alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil bedah anggaran, ditemukan pola pengalokasian dana yang diduga tidak transparan dan sarat akan indikasi pengaturan proyek.
LSM SIMULASI menyoroti total akumulasi anggaran sebesar Rp6,9 Miliar yang terbagi dalam beberapa klasifikasi kegiatan. Temuan paling mencolok adalah munculnya fenomena “Anggaran Kembar” pada proyek rehabilitasi ruang kelas.
Terdapat tujuh sekolah (SDN 1 Way Gubak, SDN 1 Palapa, SDN 1 Olok Gading, SDN 1 Panjang Utara, SDN 1 Srengsem, SDN 2 Tanjung Seneng, dan SMPN 16 Bandar Lampung) yang masing-masing diberikan pagu anggaran identik sebesar Rp500.000.000,00.
Selain itu, pola serupa juga terjadi pada empat sekolah lainnya (SMPN 22 Bandar Lampung, SMPN 11 Bandar Lampung, SDN 3 Way Laga, dan SDN 1 Way Laga) yang semuanya dipatok di angka bulat Rp200.000.000,00.
Ketidawajaran ini semakin lengkap dengan adanya alokasi fantastis untuk Pakaian Perlengkapan Siswa SD sebesar Rp2,43 Miliar serta rehabilitasi gedung kantor dinas itu sendiri yang mencapai Rp907 Juta.
Ketua LSM SIMULASI, Agung Irawansyah, menegaskan bahwa kesamaan nilai pagu di begitu banyak lokasi sekolah menunjukkan lemahnya akuntabilitas dalam tahap perencanaan.
“Secara teknis konstruksi, sangat mustahil kerusakan di belasan sekolah yang berbeda lokasi memiliki kebutuhan biaya yang persis sama hingga ke angka nol di belakangnya. Ini bukan perencanaan berbasis kebutuhan, melainkan patut diduga sebagai ‘jatah proyek’ yang sudah dikapling-kapling sejak awal. Kami menduga ada praktik manipulasi perencanaan untuk menghindari audit yang mendalam,” ujar Agung Irawansyah.
Agung juga menyoroti urgensi pemeriksaan terhadap pengadaan perlengkapan siswa yang menelan biaya miliaran rupiah tersebut.
“Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk tidak menunggu laporan formal saja. Temuan ini adalah alarm keras. Selidiki siapa yang bermain di balik pengadaan baju siswa senilai 2,4 miliar itu dan mengapa rehabilitasi sekolah dibuat seragam nilainya. Rakyat Bandar Lampung berhak tahu ke mana setiap rupiah pajak mereka mengalir,” tegasnya kembali.
Poin Tuntutan LSM SIMULASI:
• Mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk mempublikasikan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dari seluruh proyek rehabilitasi tersebut guna membuktikan keabsahan angka Rp500 juta dan Rp200 juta yang mencurigakan tersebut.
• Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan harga (mark-up) atau pengaturan pemenang tender sejak dini.
• Mengajak masyarakat dan wali murid untuk ikut mengawasi realisasi fisik di lapangan agar kualitas bangunan sesuai dengan nilai anggaran yang dikucurkan.
LSM SIMULASI memastikan akan terus mengawal kasus ini bahkan berencana melakukan aksi demonstrasi hingga temuan ini diusut tuntas.
