BANDAR LAMPUNG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Chakrawala Bharaka Merdeka (CBM) menemukan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung tahun 2024 senilai lebih dari Rp 5,2 miliar.
Ketua Umum LSM CBM, Reja Saputra, mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan hasil penelusuran terhadap sejumlah belanja kegiatan yang dinilai tidak wajar dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
“Kami menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung tahun 2024. Total nilai yang kami temukan mencapai lebih dari Rp 5,2 miliar,” ujar Reja Saputra di Bandar Lampung, Rabu (29/10/2025).
Reja menjelaskan, dugaan penyimpangan tersebut antara lain terlihat pada pos belanja sewa alat bantu untuk berbagai kegiatan yang melibatkan beberapa vendor sama secara berulang dengan nilai fantastis.
Dalam temuan CBM, CV Dunia Pesta Lampung tercatat menerima kontrak sewa alat bantu senilai Rp 2,486 miliar untuk berbagai kegiatan seperti Haji 2024, pengajian Pemprov Lampung, dan MTQ Tingkat Provinsi. Nilai tersebut mencakup sewa tenda, kursi, sound sistem, genset, hingga kipas blower.
“Yang mencurigakan adalah satu vendor yang sama mendapat proyek berkali-kali dengan nilai besar. Ini perlu dipertanyakan transparansi proses pengadaannya,” tegas Reja.
Selain itu, CBM juga mencurigai indikasi pentelewengan anggaran pada pos belanja makan dan minum yang dikerjakan oleh NAZ Cakes & Cookies dengan total nilai mencapai Rp 1,27 miliar untuk berbagai kegiatan keagamaan. Menurut Reja, nilai tersebut terlalu besar dan perlu diaudit secara menyeluruh.
Dugaan lain menyangkut pembelian suvenir dan cendera mata dari PT Lampung Ethnica Grup senilai Rp 79,3 juta, serta berbagai pos belanja bahan cetak yang melibatkan beberapa CV dengan nilai ratusan juta rupiah.
“Kami mencatat ada pos pembuatan stand pameran dan mimbar MTQ yang dikerjakan CV Alam Dua senilai Rp 587,8 juta. Angka ini sangat tidak masuk akal untuk sebuah mimbar dan alat peraga,” ungkap Reja.
Menanggapi temuan ini, LSM CBM akan melakukan aksi turun ke jalan didepan kantor Biro Kesra Provinsi Lampung dalam waktu dekat sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan.
“Kami akan mengambil langkah tegas dengan turun aksi menuntut audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2024. Jika terbukti ada penyimpangan, pelaku harus diproses hukum,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan anggaran yang diungkap LSM CBM.
